Kapal Illegal Fishing Asal Filipina di Tangkap KP. Todak 002.

Tanggal : 10 November 2008
Sumber : Satker PSDKP Kendari. www.p2sdkpkendari. com, Jl. Samudera No. 1 Puday Kendari Sultra, Telp. 0401-395958, 390970 Fax. 0401-395959

Satu buah kapal jenis pumb boat KM. Johsua 22 B yang di nahkodai Jonni Katiho pada hari Jum’at tanggal 7 7 November 2008 jam 06.30 Wita di tangkap oleh Kapal Pengawas (KP) Todak 002 pada posisi 02^o29’608’ S – 125^o02’716’E yaitu di perairan Laut Banda sekitar pulau Taliabu dan Pulau Sanana. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh KP. Todak 02 yang dinahkodai Samuel Sandi S.St.Pi diduga kapal illegal fishing tersebut melanggar pasal 7 ayat (2) huruf d jo. Pasal 100, Pasal 42 ayat (2) jo Pasal 98, Pasal 27 ayat (2) jo pasal 93 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan denta maksimal 250 juta yaitu diduga melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Laik Operasi (SLO), Daftar ABK dalam SIB tidak sesuai dengan ABK di atas kapal dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tidak sesuai dengan SIPI.

Barang bukti dari kapal yang di ad hock ke Pangkalan KP. Todak 002 di Satker PSDKP Kendari yang berada di PPS Kendari yaitu Satu unit KM. Joshua 22 B ukuran 7 GT dan dokumen, Ikan tuna dan laying sebanyak 870 Kg. Saat ini kapal tersebut sementara diproses oleh pihak KP. Todak 002 setelah itu diserahkan ke Satker PSDKP Kendari untuk proses lebih lanjut.

Lebih lanjut Ka Satker PSDKP Kendari Mukhtar, A.Pi mengatakan bahwa proses lebih lanjut setelah diserahkan oleh pihak KP. Todak 002 akan melakukan klarifikasi kejadian dan pelanggaran terhadap kapal tersebut untuk diserahkan ke pusat. Selain itu ABK kapal tesebut berjumlah 23 orang yaitu 1 orang berkebangsaan Indonesia dan 22 Orang Berkebangsaan Filipina yang memerlukan penanganan lintas sektoral dengan pihak imigrasi untuk pendeportasian ABK. (Sumber Satker PSDKP Kendari). www.p2sdkpkendari. com, Jl. Samudera No. 1 Puday Kendari Sultra, Telp. 0401-395958, 390970 Fax. 0401-395959

[Illegal_Fishing_Indonesia] Pangeran Charles Dukung Restorasi Ekosistem di Indonesia

Tanggal : 3-11-2008
Sumber : Media Indonesia

Isi Berita

Pewaris Tahta Kerajaan Inggris Pangeran Charles menunjukkan perhatian dan dukungan yang besar terhadap upaya pelestarian hutan tropis, yang ditunjukkan dengan kunjungannya ke Indonesia pada awal November 2008 (red goblue: 2 November 2008).
"Salah satu upaya pencegahan "deforestasi" yang mendapat perhatian Pangeran Charles adalah inisiatif restorasi ekosistem di hutan produksi yang dirintis 'Burung Indonesia' di Sumatera," Prof Dr Ani Mardiastuti, Ketua Dewan Perhimpunan Burung Indonesia, Jumat, dalam siaran persnya. Inisiatif itu bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem dan kondisi hutan alam di hutan produksi.
Disebutkan, perhatian Pangeran Charles terhadap upaya pencegahan "deforestasi" itu tak lepas dari hasil evaluasi tim peneliti Inggris yang diketuai oleh Nicholas Stern, yang menyebutkan bahwa perubahan iklim global semakin nyata dan akan berakibat sangat buruk terhadap perekonomian dunia jika tidak ada upaya perbaikan dari sekarang.
Salah satu pemicu terbesarnya adalah "deforestasi" besar-besaran yang terjadi di penjuru dunia, termasuk Indonesia .
Hal ini dipertegas oleh hasil evaluasi lanjutan oleh tim Eliasch, juga dari Inggris, yang dirilis 13 Oktober 2008, yang menyebut bahwa deforestasi benar-benar faktor penting penyumbang pemanasan global yang memicu perubahan iklim global, dan bahwa nilai kerusakan dari perubahan iklim akan bertambah hingga 1 triliun dolar AS jika tidak ada upaya mencegah "deforestasi".
Restorasi ekosistem adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk melawan deforestasi yang tak terbendung, sehingga dapat turut membantu mencegah pemanasan global dan perubahan iklim.
Ani Mardiastuti mengakui, tidak mudah bagi "Burung Indonesia " untuk meyakinkan para pihak dan meraih dukungan untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut. Apalagi, pada saat inisiatif restorasi ekosistem mulai dirintis belum ada payung hukum yang mengakomodasi restorasi hutan produksi.
Melalui kerja sama yang baik, khususnya dengan Departemen Kehutanan, sejak 2004, dan juga dengan dukungan Prince of Wales itu, akhirnya pada awal 2008 Burung Indonesia dan mitra dapat mengantungi izin konsesi restorasi ekosistem pada hutan produksi di Sumatera Selatan untuk 100 tahun.
Konsesi tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan seluas 101.000 hektare yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai lokasi pertama restorasi ekosistem di Indonesia . Kawasan tersebut saat ini dikenal sebagai Harapan Rainforest.
Saat ini, Burung Indonesia bersama "Royal Society for the Protections of Birds" (RSPB), organisasi pelestari burung di Inggris, dan BirdLife International terlibat dalam konsorsium pengelolaan bersama Harapan Rainforest.
Kawasan hutan ini teridentifikasi menjadi tempat hidup 287 jenis burung, yang 70 jenis di antaranya terancam punah. Selain itu, hidup pula 58 jenis mamalia, 43 jenis amfibi. Selain itu ada 159 jenis pohon, yang salah satunya berada dalam status rentan (vulnerable) adalah bulian (Eusideroxylon zwageri). (Ant/OL-01) Media Indonesia .

[Illegal_Fishing_Indonesia] angan Jadikan Pesisir Jawa Jamban Industri Migas

Tanggal : 3-11-2008
Sumber : Siaran Pers JATAM, 3 November 2008

Isi Berita

Jangan adikan Pesisir Jawa Jamban Industri MigasPerairan Kepulauan Seribu DKI Jakarta tercemar lagi. Minyak mentahsetebal hingga 20 cm menggenangi pantai dan mengepung pulau-pulausekitarnya. Kejadian yang sama terjadi di Indramayu, tahun ini terjadi 2kali perairan laut di Indramayu ditutupi minyak mentah dari KilangBalongan pada 14 September dan 3 Oktober 2008. 28 Oktober lalu, KilangBalongan meledak dan menyebabkan 3 pekerjanya terluka.Di kepulauan Seribu, Kamis lalu (16/10), minyak mentah setebal hingga 20cm menggenangi pantai dan dan mengepung Pulau tikus, Pulau Burung danPulau Payung. Padahal ada 179 Kepala Keluarga menghuni Pulau Pari danPulau Payung. Anehnya, tak diketahui darimana tumpahan minyak iniberasal. CNOOC, perusahaan migas dari Cina yang menambang di sekitarkawasan tersebut, membantah minyak tersebut berasal dari kilangnya.Bantahan-bantahan serupa telah disampaikan berulang-ulang, sejak tahun2003. Sejak perairan Kepulauan Seribu langganan tumpahan minyak.Tercatat, lebih 7 kali terjadi pencemaran minyak, dimana 4 diantaranyaterjadi sepanjang 2003 hingga 2004. Dan empat tahun terakhir, ada 78pulau di kawasan ini tercemar tumpahan minyak. Kawasan ini adalahkawasan pengeran dan juga jalur lalu lalang kapal pengangkut minyak,perusahaan transnasional seperti CNOOC dari China dan BP Java West dariInggris. Anehnya bagaikan hantu, jejak pencemaran ini tak pernah bisadiungkap.Pada pencemaran Desember 2003, Penyidik Pengawai Negeri Sipil LingkunganHidup (PPNSLH) telah memproses berkas perkara kasus ini. Bahkan telahpula ditetapkan tersangka pelaku pencemaran. Namun bagai menyidik hantu,berkas tersebut tidak pernah sampai ke pengadilan dan diproses secara hukum.Bagaimana di Indramayu? Sejak beroperasi Kilang Balongan berulangkalimencemari laut dan pesisir pantai Indramayu. Tak kurang sejak tahun 1997sudah 8 kali pencemaran terjadi baik dari pipa crude oil maupun IPAL.Bahkan, pada tahun 2005, akibat kebocoran IPAL tak kurang 70-an orangharus dirawat inap karena IPAL yang bocor.Kebocoran terakhir kali terjadi akibat bocornya Pipa baru SBM 130,pengangkut minyak mentah. Akibatnya sejumlah tambak dan kawasanrangkapan nelayan kecil tercemar. Sebelumnya pipa SBM 150 yang telahberusia 36 tahun kembali bocor yang menggenangi laut dan pesisir pantaisejauh 15 kilometer.Seperti biasa, upaya yang dilakukan oleh Pertamina dan pemerintah alakadarnya, hanya membersihkan sebaran minyak mentah secara manual olehwarga sekitarnya. Padahal masalah utama seringnya perairan Indramayutercemar karena pipa tua sepanjang 5 mil yang kerap bocor, pipa SBM 130yang belum lama dipasang juga bocor."JATAM mempertanyakan keamanan industri migas di kawasan padat huni danpesisir sekitar Pulau Jawa, yang berkali-kali mengalami kecelakaan danpencemaran minyak. Pemerintah perlu segera melakukan audit keamanankegiatan industri migas di daratan dan perairan Pulau Jawa yang padatpenduduk", ujar Siti Maemunah, Koordinator Nasional JATAM, menanggapisituasi di atas."Pesisir Jawa diperlakukan bagai Jamban. Kinerja Menteri ESDM danMenteri LH kabinet SBY-JK sedemikian buruknya hingga tak mampu menguruskecelakaan migas dan pencemaran berulang – di tempat yang sama. Tak adapelaku diseret ke pengadilan, tak ada perbaikan kebijakan yang bisamencegah pencemaran, apalagi memulihkan kawasan dan penduduk yangterkena pencemaran", tambahnya.Kontak Media: Luluk Uliyah (0815 9480 246)

Kantong Limbah Diangkat dari Teluk Jakarta

Tanggal : 2-11-2008
Sumber : http://www.antara. co.id/arc/ 2008/11/2/ 4000-kantong- limbah-diangkat- dari-teluk- jakarta/

Isi Berita

Jakarta (ANTARA News) - Tim pembersih limbah dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengangkat tumpahan minyak mentah (tarbal) yang mencemari perairan pulau-pulau di wilayah itu dan hingga Minggu sudah mengumpulkan 4.000 kantong minyak mentah.
"Kami sudah menyiapkan sekitar 5.000 kantor untuk mengangkat tarbal, namun sekarang baru 4.000 kantong yang sudah terangkat," kata Kepala Tim Pelaksana Clean Up dari Kepulauan Seribu Sunaryo.
Limbah-limbah minyak mentah itu dikumpulkan dari perairan empat pualu di kepulauan Seribu, yakni Pulau Tidung, Pulau Payung, Pulau Lancang dan Pulau Pari.
Akibatnya pencemaran itu, ikan-ikan di perairan teluk Jakarta banyak yang mati.
Sunaryo mengatakan, 4.000 kantong limbah minyak itu dikumpulkan bersama masyakarat sekitar pulau sejak Kamis lalu.
Ditambahkan Sunaryo, tim pelaksana pembersihan limbah minyak berjumlah 10 personel dengan dibantu warga sekitar pulau. Pembersihan masih dilakukan dengan cara manual, yakni mengumpulkan gumpalan minyak dan dimasukan dalam karung.
"Diharapkan Senin besok sudah bersih," ujarnya.
Sementara Bupati Kepulauan Seribu, Abdul Rachman Andit, membenarkan pencemaran tarbal di wilayahnya.
Menurutnya, hingga saat ini Pemkab Kepulauan Seribu belum dapat memberikan keterangan terkait pihak mana yang akan bertanggung jawab atas pencemaran ini.
Bupati mengutuk pihak yang tidak bertanggung jawab atas pencemaran itu.
Diungkapkan Rachman, akibat pencemaran itu banyak kerugian yang di alami warga Kepulauan Seribu.
"Kita akan usut pencemaran ini sampai tuntas, ini telah merusak ekosistem laut dan sangat merugikan," tegas Bupati. Tarbal yang mencemari perairan Pulau seribu terbanyak berada di pantai Pulau Pari.(*)

Berantas Illegal Fishing secara Online

Tanggal : 3 November 2008
Sumber : Warta Ekonomi

Departemen yang dipimpin Menteri Freddy Numberi ini sekarang memiliki program-program e-government yang bisa diandalkan untuk mengatasi masalah pencurian ikan dl perairan indonesia .

Bak adegan film, akhir Agustus lalu, di perairan laut Maluku, polisi mengejar kapal-kapal motor nelayan berkebangsaan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Namun, apa daya, kapal-kapal pencuri ikan dengan menggunakan pukat harimau itu berhasil lolos dari sergapan polisi dan melarikan diri ke luar negeri. Saat ini polisi sedang mengirim tim ke luar negeri untuk mengupayakan agar kapal-kapal itu bisa ditarik ke Indonesia dan selanjutnya diproses secara hukum.

Masalah illegal fishing belakangan ini makin sering terjadi dan hal ini tentu saja makin merepotkan aparat keamanan yang memiliki sumber daya terbatas. Menghadapi hal itu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak tinggal diam. Departemen yang dipimpin oleh Menteri Freddy Numberi ini mencoba meredam kegiatan illegal fishing dengan mengimplementasikan e-government. Caranya adalah dengan membangun infrastruktur yang bisa mengoneksikan data dan informasi antara kantor-kantor DKP di Jakarta, stasiun pengamatan kelautan DKP, dan 33 dinas perikanan dan kelautan provinsi. Harapannya, tentu saja, aktivitas illegal fishing makin cepat diketahui dan diatasi.

Menurut Soen'an H. Poernomo, Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi DKP, saat ini departemennya telah berhasil mengembangkan infrastruktur Metropolitan Area Network untuk lingkup lima kantor DKP di Jakarta, infrastruktur Wide Area Network di tiga lokasi stasiun pemantau kelautan DKP (Perancak-Bali, Sorong, Bitung), fasilitas Wi-Fi (hotspot) di kantor pusat DKP, dan infrastruktur VOIP untuk komunikasi di lingkup kantor DKP 2007. Dengan anggaran e-government tahun 2007/2008 sebesar Rp. 6,2 miliar, tahun ini DKP sedang mengembangkan teknologi koneksi data dari daerah ke pusat, termasuk penyewaan internet connection untuk 33 dinas kelautan dan perikanan provinsi serta tersedianya local loop V-Sat bagi empat lokasi unit pengamatan kelautan DKP (Perancak-Bali, Sorong, Bitung, dan Sukamandi). "Di kantor DKP terdapat stasiun yang terkoneksi dengan seluruh kapal untuk mengetahui ada atau tidaknya aktivitas illegal fishing karena seluruh kapal telah terpasang transponder, " ujar Soen'an.

Sejak 2003, DKP juga telah 3 memiliki sistem pemantauan kapal-kapal penangkap ikan berbasis web atau Vessel Monitoring System (http://dkpvms. dkp.go.id). Tidak hanya memantau, DKP juga telah memberikan layanan perizinan kapal ikan untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia secara elektronik. Program e-government ini membuat layanan DKP kepada pengusaha kapal ikan Indonesia dan asing makin mudah dan cepat (tujuh hari), serta tidak dipungut biaya.

Di samping itu, DKP juga mempunyai sejumlah program e-government untuk pelayanan publik lainnya, yaitu website DKP (www.dkp.go.id). Perizinan (www.perizinan. dkp.go.id), pusat karantina ikan (www.puskari. dkp.go.id), informasi harga ikan (www.pipp.dkp. go.id/pipp2), bursa ikan (www.pdn.dkp. go.id), sistem informasi perhitungan statistik kelautan dan perikanan (http://statistik. dkp.go.id), dan informasi hukum (www.infohukum. dkp.go.id). Untuk memperkuat program e-government itu, DKP pun membangun kerja sama pertukaran data dengan BMG dan Bako-surtanal, dan dengan JICA dalam pengiriman tenaga ahli di bidang TI.