Vessel Monitoring System Tangkal Illegal Fishing

Tanggal : 26 Desember 2005
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/12/26/brk,20051226-71248,id.html

TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Jenderal Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (Ditjen P2SDKP) Departemen Kelautan Dan Perikanan, Ardius Zainuddin, menyatakan akan antisipasi penangkapan ikan secara illegal melalui Vessel Monitoring System. "Penangkapan ikan illegal di Indonesia sudah pada tingkat yang sangat merugikan negara, setiap tahunnya rata-rata adalah Rp 20 Triliun," katanya.

Data tersebut merupakan data kerugian negara yang didapat melalui penangkapan dari hasil ikan yang ditangkap secara ilegal dalam rupiah dan data pendukung lainnya, "Itu baru yang berhasil tertangkap, bagaimana dengan yang lolos?"ujar Ardius.

Vessel Monitoring System yang akan digunakan Departemen Perikanan dan Kelautan berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. "VMS mengawasi segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan,"kata Ardius.

Menurut Ardius, VMS dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal. Survey pada tahun 2004 di perairan Arafuru, VMS meningkatkan pendapatan nelayan tradisional sebanyak 28 persen. "Kalau dihitung secara angka, kami dapat menyelamatkan Rp.501 Miliar pertahun dari penangkapan ikan illegal,"ujarnya.

Indonesia-Australia Bahas Penangkapan Ikan Ilegal

Tanggal : 19 Desember 2005
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/12/19/brk,20051219-70842,id.html

TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Australia guna membahas kerja sama penanganan penangkapan ikan secara ilegal, Senin (19/12).

Pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Freddy Numberi dengan Menteri Perikanan, Kehutanan dan Konservasi Australia Ian Mac Donald itu sebagai langkah untuk menanggapi isu penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia yang semakin hangat.

Menurut Freddy, pembahasan pengelolaan perikanan di perairan perbatasan antar kedua negara sangat diperlukan mengingat banyaknya kasus nelayan Indonesia yang menangkap di perairan perbatasan tersebut. Untuk itu perlu ada wilayah yang jelas di sekitar perbatasan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) antara Indonesia dan Australia yang menjadi wilayah pengelolaan dan pengawasan bersama. ?Nanti pada tingkat senior official meeting akan dibahas secara detail lagi mengenai hal-hal yang disepakati untuk diimplementasikan,? ujarnya.

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso, mengatakan bahwa di Australia sendiri isu pencurian ikan ini telah menjadi salah satu agenda pembahasan antara kubu pemerintah dengan partai oposisi. Dengan adanya aturan pemanfaatan sumber daya ikan dan pengawasan yang jelas, maka diharapkan pihak Australia tidak lagi semena-mena menangkapi nelayan Indonesia yang mungkin nyasar atau tidak sengaja memasuki wilayah perairan mereka.

?Sedangkan bagi pihak Indonesia sendiri diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan perlindungannya terhadap nelayan Indonesia sendiri, supaya pelanggaran di wilayah perairan Australia dapat diatasi dengan sebaik-baiknya,? kata Aji dalam keterangan tertulisnya.