Kantong Limbah Diangkat dari Teluk Jakarta

Tanggal : 2-11-2008
Sumber : http://www.antara. co.id/arc/ 2008/11/2/ 4000-kantong- limbah-diangkat- dari-teluk- jakarta/


Isi Berita

Jakarta (ANTARA News) - Tim pembersih limbah dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengangkat tumpahan minyak mentah (tarbal) yang mencemari perairan pulau-pulau di wilayah itu dan hingga Minggu sudah mengumpulkan 4.000 kantong minyak mentah.
"Kami sudah menyiapkan sekitar 5.000 kantor untuk mengangkat tarbal, namun sekarang baru 4.000 kantong yang sudah terangkat," kata Kepala Tim Pelaksana Clean Up dari Kepulauan Seribu Sunaryo.
Limbah-limbah minyak mentah itu dikumpulkan dari perairan empat pualu di kepulauan Seribu, yakni Pulau Tidung, Pulau Payung, Pulau Lancang dan Pulau Pari.
Akibatnya pencemaran itu, ikan-ikan di perairan teluk Jakarta banyak yang mati.
Sunaryo mengatakan, 4.000 kantong limbah minyak itu dikumpulkan bersama masyakarat sekitar pulau sejak Kamis lalu.
Ditambahkan Sunaryo, tim pelaksana pembersihan limbah minyak berjumlah 10 personel dengan dibantu warga sekitar pulau. Pembersihan masih dilakukan dengan cara manual, yakni mengumpulkan gumpalan minyak dan dimasukan dalam karung.
"Diharapkan Senin besok sudah bersih," ujarnya.
Sementara Bupati Kepulauan Seribu, Abdul Rachman Andit, membenarkan pencemaran tarbal di wilayahnya.
Menurutnya, hingga saat ini Pemkab Kepulauan Seribu belum dapat memberikan keterangan terkait pihak mana yang akan bertanggung jawab atas pencemaran ini.
Bupati mengutuk pihak yang tidak bertanggung jawab atas pencemaran itu.
Diungkapkan Rachman, akibat pencemaran itu banyak kerugian yang di alami warga Kepulauan Seribu.
"Kita akan usut pencemaran ini sampai tuntas, ini telah merusak ekosistem laut dan sangat merugikan," tegas Bupati. Tarbal yang mencemari perairan Pulau seribu terbanyak berada di pantai Pulau Pari.(*)

Berantas Illegal Fishing secara Online

Tanggal : 3 November 2008
Sumber : Warta Ekonomi


Departemen yang dipimpin Menteri Freddy Numberi ini sekarang memiliki program-program e-government yang bisa diandalkan untuk mengatasi masalah pencurian ikan dl perairan indonesia .

Bak adegan film, akhir Agustus lalu, di perairan laut Maluku, polisi mengejar kapal-kapal motor nelayan berkebangsaan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing). Namun, apa daya, kapal-kapal pencuri ikan dengan menggunakan pukat harimau itu berhasil lolos dari sergapan polisi dan melarikan diri ke luar negeri. Saat ini polisi sedang mengirim tim ke luar negeri untuk mengupayakan agar kapal-kapal itu bisa ditarik ke Indonesia dan selanjutnya diproses secara hukum.

Masalah illegal fishing belakangan ini makin sering terjadi dan hal ini tentu saja makin merepotkan aparat keamanan yang memiliki sumber daya terbatas. Menghadapi hal itu, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak tinggal diam. Departemen yang dipimpin oleh Menteri Freddy Numberi ini mencoba meredam kegiatan illegal fishing dengan mengimplementasikan e-government. Caranya adalah dengan membangun infrastruktur yang bisa mengoneksikan data dan informasi antara kantor-kantor DKP di Jakarta, stasiun pengamatan kelautan DKP, dan 33 dinas perikanan dan kelautan provinsi. Harapannya, tentu saja, aktivitas illegal fishing makin cepat diketahui dan diatasi.

Menurut Soen'an H. Poernomo, Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi DKP, saat ini departemennya telah berhasil mengembangkan infrastruktur Metropolitan Area Network untuk lingkup lima kantor DKP di Jakarta, infrastruktur Wide Area Network di tiga lokasi stasiun pemantau kelautan DKP (Perancak-Bali, Sorong, Bitung), fasilitas Wi-Fi (hotspot) di kantor pusat DKP, dan infrastruktur VOIP untuk komunikasi di lingkup kantor DKP 2007. Dengan anggaran e-government tahun 2007/2008 sebesar Rp. 6,2 miliar, tahun ini DKP sedang mengembangkan teknologi koneksi data dari daerah ke pusat, termasuk penyewaan internet connection untuk 33 dinas kelautan dan perikanan provinsi serta tersedianya local loop V-Sat bagi empat lokasi unit pengamatan kelautan DKP (Perancak-Bali, Sorong, Bitung, dan Sukamandi). "Di kantor DKP terdapat stasiun yang terkoneksi dengan seluruh kapal untuk mengetahui ada atau tidaknya aktivitas illegal fishing karena seluruh kapal telah terpasang transponder, " ujar Soen'an.

Sejak 2003, DKP juga telah 3 memiliki sistem pemantauan kapal-kapal penangkap ikan berbasis web atau Vessel Monitoring System (http://dkpvms. dkp.go.id). Tidak hanya memantau, DKP juga telah memberikan layanan perizinan kapal ikan untuk beroperasi di wilayah perairan Indonesia secara elektronik. Program e-government ini membuat layanan DKP kepada pengusaha kapal ikan Indonesia dan asing makin mudah dan cepat (tujuh hari), serta tidak dipungut biaya.

Di samping itu, DKP juga mempunyai sejumlah program e-government untuk pelayanan publik lainnya, yaitu website DKP (www.dkp.go.id). Perizinan (www.perizinan. dkp.go.id), pusat karantina ikan (www.puskari. dkp.go.id), informasi harga ikan (www.pipp.dkp. go.id/pipp2), bursa ikan (www.pdn.dkp. go.id), sistem informasi perhitungan statistik kelautan dan perikanan (http://statistik. dkp.go.id), dan informasi hukum (www.infohukum. dkp.go.id). Untuk memperkuat program e-government itu, DKP pun membangun kerja sama pertukaran data dengan BMG dan Bako-surtanal, dan dengan JICA dalam pengiriman tenaga ahli di bidang TI.