Pemboman Ikan Masih Marak di Papua Barat

Tanggal : 07 December 2007

Sumber : http://www.elshampapua.org/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=2

Jayapura, Kamis--Hingga kini kegiatan pemboman ikan dengan menggunakan bahan kimia seperti potasium masih marak terjadi di perairan Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat sehingga menyebabkan berbagai biota laut dan terumbu karang di wilayah perairan tersebut terancam punah.

"Kami mengakui bahwa kegiatan pemboman ikan oleh banyak nelayan di perairan Wondama masih marak sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi kepunahan terumbu karang di wilayah ini," kata Kepala Seksi Budidaya Laut Dinas Perikanan Manokwari, Matias Baru,SH di Manokwari, Kamis.

Dia mengakui kalau kegiatan pemboman ikan tersebut banyak dilakukan para nelayan yang berdatangan dari wilayah Manokwari dan Nabire sehingga dibutuhkan kerjasama lintas sektoral untuk mengatasi permasalahan yang krusial ini.

Kerjasama tersebut antara lain antara Dinas Perikanan antarkabupaten, polisi, dinas perhubungan dan TNI Angkatan Laut yang dikenal memiliki peralatan canggih untuk mendeteksi berbagai kegiatan ilegal di wilayah perairan yang sangat luas itu.

Menurut dia, penggunaan bahan-bahan kimia potasium dan pestisida dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Wondama telah mengancam kelestarian lingkungan di perairan tersebut.

Matias mengatakan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Manokwari terus berupaya mengurangi sampai memberantas habis kegiatan pemboman ikan tersebut khususnya wilayah perbatasan Teluk Wondama- Manokwari.

"Begitu banyak nelayan berdatangan ke wilayah perairan Teluk Wondama karena wilayah ini sejak dulu dikenal sebagai surga bagi ikan dan biota laut lainnya. Namun patut disayangkan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan para nelayan sering
menggunakan bahan kimia yang merusak terumbu karang," katanya.

Tentang upaya pihak dinas perikanan meningkatkan kesejahteraan para nelayan di Teluk Wondama, dia mengatakan, instansi ini telah membentuk sejumlah koperasi nelayan di tujuh distrik khususnya 56 jampung yang terdapat di Wondama.

Melalui koperasi, para nelayan dapat langsung menjual hasil tangkapan mereka dan setelah dijual mereka pun segera kemabli ke laut untuk mencari nafkah hidup di laut.

Melalui lembaga koperasi nelayan inilah, dinas perikanan memberikan penyuluhan kepada para nelayan agar mereka tidak menggunakan bahan-bahan kimia dalam melakukan penangkapan ikan di perairan Teluk Wondama dan sekitarnya.

Source: Kompas

Kapal Motor Tidak Ada, Kekayaan Laut Nisel Setiap Hari Terancam”Illegal Fishing”

Tanggal : 5 Desember 2007
Sumber : http://niasbarat.wordpress.com/2007/12/05/kapal-motor-tidak-ada-kekayaan-laut-nisel-setiap
-hari-terancam%e2%80%9dillegal-fishing%e2%80%9d/

Pantai Nias Selatan (Nisel) yang terkenal indah dan kaya dengan berbagai sumber daya alam, seperti berbagai jenis ikan, rumput laut, setiap hari terancam penjarahan yang dilakukan oleh nelayan asing yang beroperasi secara ilegal. Sementara Pemda Nisel tak dapat berbuat banyak menghadapi para pelaku “illegal fishing” itu karena tidak mempunyai sarana kapal motor patroli untuk mengawasi dan menjaga pantai yang kaya itu.

“Kita hanya bisa menjaganya dengan doa,” kata Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nisel Drs Samolala Lase kepada wartawan ketika ditanyai soal penjagaan kekayaan laut Nisel itu, Sabtu (1/12) di Medan, sepulang dari acara Sosialisasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2008 Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) di Hotel Redtop Jakarta bersama Kepala Bidang Program Dinas Perikanan dan Kelautan Nisel Alamin Sarumaha SPd.

Dikatakan, karena tidak adanya sarana pengawasan pihaknya mengalami kesulitan melakukan penjagaan di sepanjang pantai. Karena itu, maka dalam berbagai kesempatan dia bersama Bupati Nisel F Laia SH MH terus mengupayakan pengadaan kapal tersebut.

Menurut Alamin Sarumaha SPd, tahun anggaran 2008 pihaknya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menyediakan kapal motor patroli itu. “Kita usulkan saat acara Sosialisasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2008 DKP,” kata Alamin.

Sementara Drs Samolala Lase mengatakan pada pertemuan itu, untuk tahun 2008, pemerintah pusat telah menyetujui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Nisel dari DKP Rp 3.218.000.000. Dana itu akan digunakan antara lain, membiaya kegiatan pembangunan tangkahan, pengadaan kapal motor 5 Gt lengkap dengan alat tangkapnya, pengadaan alat budi daya rumput laut dan pengadaan listrik tenaga surya di Kecamatan Pulau-Pulau Batu dan Kecamatan Hibala.

Sedangkan untuk tahun 2009, kata Alamin Sarumaha pihaknya telah mengajukan usulan pembangunan Balai Benih Ikan Laut senilai Rp 15.600.000.000,- kepada pemerintah pusat. Tujuan yang ingin dicapai dengan kegiatan itu adalah, memperluas lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Sedangkan pada tahun anggaran 2008 DKP telah menyediakan dana dalam kegiatan program COREMAP II ( Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II) Nisel Rp 3.526.000.000,- dari dana Loan ADB dan anggaran penunjang dari APBD sebanyak Rp 705.200.000,- untuk penyelamatan terumbu karang di Nisel.