Indonesia-Australia Bahas Penangkapan Ikan Ilegal

Tanggal : 19 Desember 2005
Sumber : http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2005/12/19/brk,20051219-70842,id.html

TEMPO Interaktif
, Jakarta:Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Australia guna membahas kerja sama penanganan penangkapan ikan secara ilegal, Senin (19/12).


Pertemuan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Freddy Numberi dengan Menteri Perikanan, Kehutanan dan Konservasi Australia Ian Mac Donald itu sebagai langkah untuk menanggapi isu penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia yang semakin hangat.

Menurut Freddy, pembahasan pengelolaan perikanan di perairan perbatasan antar kedua negara sangat diperlukan mengingat banyaknya kasus nelayan Indonesia yang menangkap di perairan perbatasan tersebut. Untuk itu perlu ada wilayah yang jelas di sekitar perbatasan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) antara Indonesia dan Australia yang menjadi wilayah pengelolaan dan pengawasan bersama. ?Nanti pada tingkat senior official meeting akan dibahas secara detail lagi mengenai hal-hal yang disepakati untuk diimplementasikan,? ujarnya.

Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso, mengatakan bahwa di Australia sendiri isu pencurian ikan ini telah menjadi salah satu agenda pembahasan antara kubu pemerintah dengan partai oposisi. Dengan adanya aturan pemanfaatan sumber daya ikan dan pengawasan yang jelas, maka diharapkan pihak Australia tidak lagi semena-mena menangkapi nelayan Indonesia yang mungkin nyasar atau tidak sengaja memasuki wilayah perairan mereka.

?Sedangkan bagi pihak Indonesia sendiri diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan perlindungannya terhadap nelayan Indonesia sendiri, supaya pelanggaran di wilayah perairan Australia dapat diatasi dengan sebaik-baiknya,? kata Aji dalam keterangan tertulisnya.

Diduga, Banyak Kapal Asing Curi Ikan di Perairan Papua

Tanggal : 5 September 2005
Sumber : http://www.melanesianews.org/spm/publish/article_1089.shtml


Maharadja: Kami Sudah Lakukan Pengawasan Tapi Belum Optimal


JAYAPURA-Potensi perairan Papua yang begitu kaya dengan berbagai biota laut baik ikan, udang, cumi, rupanya ibarat gula yang selalu dikerubuti semut. Karena potensinya yang luar biasa akhirnya mengundang kapal-kapal asing untuk datang menikmatinya. "Jutaan ton ikan telah dicuri dari perairan Papua,"ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua, Ir Astiler Maharadja kepada Cenderawasih Pos di Kampung Ayapo, kemarin.

Ia mengatakan, pencurian ikan di perairan Papua diduga dilakukan kapal-kapal asing dari negara luar antara lain Thailand dan China. Data yang ada, diperkirakan, kapal-kapal asing yang masuk dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Papua, jumlahnya mencapai ratusan kapal. "Kapal asing yang masuk itu antara lain dari Thailand dan China sedangkan jumlahnya saya tidak tahu pasti tapi data yang ada diperkirakan mencapai ratusan kapal," bebernya.

Sedangkan modus operandi-nya kata Astiler, yakni dengan cara menggunakan bendera Indonesia. Diakuinya, memang ada sejumlah perusahaan asing yang memiliki izin resmi untuk menangkap ikan di perairan Papua, tetapi hanya sekitar 100 kapal, selebihnya, kapal penangkap ilegal yang jumlahnya melebihi kapal yang memiliki izin resmi itu. "Biasanya cara mereka hanya mengurus izin untuk satu kapal, tetapi prakteknya di lapangan kapal yang operasi jumlahnya lebih banyak, padahal izinnya hanya satu," jelasnya.

Karena itu, potensi perairan Papua yang mencapai 1,6 juta ton/tahun ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat secara optimal karena umumnya nelayan Papua hanya mampu menangkap ikan di wilayah pesisir karena peralatannya sangat sederhana. Sementara kapal-kapal asing menggunakan peralatan yang canggih. "Tentu saja nelayan kita kalah," tukasnya.

Sejauh ini, pihaknya bersama instansi teknis terkait antara lain TNI AL terus melakukakn pengawasan dan berupaya untuk mencegah dan menangkap aksi kapal-kapal asing itu, tetapi selalu saja tidak maksimal karena lagi-lagi terbatasnya fasilitas. "Upaya kita sudah ada tetapi belum maksimal karena terbatasnya fasilitas," ujarnya miris